Pembakaran Lahan Tebu PT PG Gorontalo Dikritisi, Melanggar Tertib Lingkungan?

Gorontalo – Hampir tiap panen PT. PG Gorontalo kerap menjalankan pembakaran tebu demi mempercepat panen dan menekan tarif produksi. Bahkan, pembakaran tebu telah menjadi salah satu sistem panennya. Akan tetapi, yang menjadi mahjong slot pertanyaannya apakah pembakaran hal yang demikian resmi atau illegal?

Pemerhati peraturan, Mohamad Zachary Rusman mengatakan bahwa, secara normatif pembakaran tebu bertentangan dengan peraturan lingkungan dan kesehatan. Dikarenakan, tindakan hal yang demikian berpengaruh besar pada lingkungan dan masyarakat.

Pembakaran tebu tidak cuma mencemari udara dengan meningkatnya emisi udara berbahaya, tetapi juga merusak lingkungan sekitar secara keseluruhan. “Tertib ini diperkuat dengan hasil penelitian Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) yang menyatakan bahwa paparan jangka panjang terhadap polusi udara bisa meningkatkan risiko gangguan pernapasan, penyakit jantung, kanker dan pun kematian prematur,” kata Mohamad Zachary.

Mahasiswa Pascasarjana Ilmu Tertib Universitas Trisakti Jakarta itu menerangkan, pembakaran lahan tebu, menjadikan zat-zat seperti karbon dioksida, karbon monoksida, dan partikel-partikel kecil. Zat hal yang demikian bisa berkontribusi pada pencemaran udara yang bisa berbahaya kesehatan masyarakat luas.

“Dari segi emisi, pembakaran tebu menjadikan polutan udara dengan beragam jenis zat berbahaya lainnya. Dia ini tidak cuma berpengaruh buruk pada kesehatan manusia, tetapi juga menyebabkan pencemaran udara yang merugikan bagi ekosistem lokal dan global,” ujarnya.

juga menerangkan, bisa disimpulkan pembakaran tebu oleh PT. PG Gorontalo yakni kriminal dan layak mendapatkan hukuman yang layak dengan pengaruh yang ditimbulkan. Dijelaskannya, ini sebetulnya telah dikontrol di ketetapan peraturan-perundangan terkait, seperti Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

WN India Dideportasi Usai Terlibat Pencurian Laptop di Bandara Ngurah Rai

Badung – Warga negara asal India berinisial KSA (44) dideportasi dari Bali. KSA diusir usai terlibat pencurian tas berisi laptop di Bandara Ngurah Rai.

Dilansir detikbali, Rabu (10/4/2024), peristiwa pencurian yang melibatkan KSA terjadi pada tahun 2023. Dia lalu ditetapkan bersalah dan menjalani penahanan di Lapas Perempuan Kerobokan.

KSA kemudian dinyatakan slot hari ini bebas sejak 10 bulan lalu. Pihak imigrasi Bali lalu melakukan deportasi kepada KSA hari ini.

“KSA dideportasi (hari ini) melalui Bandara Internasional Ngurah Rai menuju Mumbai India dengan Pesawat IndiGo dengan nomor penerbangan 6E1606 transit di Bengaluru kemudian dilanjutkan dengan penerbangan 6E5255 tujuan Mumbai,” kata Kepala Imigrasi Ngurah Rai Putu Suhendra Tresnadita.

Suhendra mengatakan KSA masuk ke Bali pada 24 Juni 2023. Perempuan asal kota Mumbai itu berbekal visa kedatangan (Visa on Arrival/VoA) seusai mendarat di Bandara Internasional Ngurah Rai.

KSA diterbangkan ke India pada Selasa (9/4) sekitar pukul 11.30 Wita. Suhendra mengatakan deportasi itu sesuai peraturan Keimigrasian pasal 75 Ayat (1) Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian dengan biaya yang ditanggung sendiri. Nama KSA juga sudah diusulkan masuk dalam daftar cekal.

“Kami memastikan setiap WNA yang melanggar aturan hukum di Indonesia dan sudah berkekuatan hukum tetap akan diusir keluar wilayah Indonesia. Namanya akan kami usulkan masuk dalam daftar cekal,” ungkap Suhendra.

Pengamat Sebut Prabowo Rangkul Lawan Politik Guna Perkuat Posisi di Parlemen: KIM Tak Cukup

Jakarta – Ketua Umum (Ketum) Partai Gerindra sekaligus Presiden terpilih Republik Indonesia periode 2024-2029 Prabowo Subianto telah bertemu Ketum Partai Nasdem Surya Paloh di Tower NasDem, Gondangdia, Jakarta Pusat, Jumat 22 Maret 2024 lalu.

Pengamat Politik dari Universitas Al Azhar Ujang Komarudin, mengatakan hal tersebut sebagai upaya Prabowo untuk merangkul slot 777 lawan politik dengan harapan mau bergabung menjadi koalisi di pemerintahan. Sebab, Ujang mengungkapkan Prabowo menyadari posisi partai politik di Koalisi Indonesia Maju (KIM) tak cukup kuat di parlemen.

“Kenapa senang merangkul lawan politik? Karena untuk memperkuat kekuatan di parlemen. Kalau Pak Prabowo bersandar pada Koalisi Indonesia Maju (KIM) itu nggak cukup kuat,” kata Ujang kepada Liputan6.com, dikutip Minggu (24/3/2024).

“Kalau dikonversi nanti itu hasilnya kelihatannya tidak akan lebih dari 50 persen jumlah kursi kekuatan Koalisi Indonesia Maju di parlemen itu,” sambung Ujang.

Oleh sebab itu, mau tidak mau Prabowo harus merangkul rival politiknya agar mau bergabung sebagai koalisi di pemerintahan. Tidak hanya Nasdem, Ujang menyebut Prabowo juga akan segera menyambangi dan merangkul parpol lain.

“Makanya suka tidak suka, senang tidak senang harus merangkul pihak yang kalah. Merangkul Nasdem, PPP, PKB, PKS, bahkan PDIP. Nanti siapa yang bergabung siapa yang tidak akan kelihatan nanti,” ucap Ujang

Penggeledahan Rumah di PIK Terkait Korupsi Timah Dikaitkan dengan Helena Lim, Kejagung: Banyak yang Salah

Jakarta – Kejaksaan Agung (Kejagung) sempat melakukan rangkaian pengeledahan pada Rabu, 6 Maret hingga Jumat, 8 Maret 2024 terkait kasus dugaan tindak pidana korupsi dalam tata niaga komoditas timah slot 777 di wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT Timah Tbk tahun 2015-2022. Salah satunya kediaman seseorang berinisial HL di Pantai Indah Kapuk (PIK), Jakarta Utara.

Sejumlah pihak menyimpulkan HL merupakan inisial dari Helena Lim yang dijuluki crazy rich PIK. Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Pidana Khusus (Jampidsus) Kejagung Kuntadi pun merespon perihal tersebut.

“Saya lihat banyak yang salah. Malah jadi tersangka lah, gitu-gitu,” tutur Kuntadi di Kejagung, Jakarta Selatan, Sabtu (23/3/2024).

Dikonfirmasi kembali nama Helena Lim, Kuntadi menyatakan tidak tahu siapa sosok tersebut. Dia juga enggan mengungkap siapa yang dimaksud dengan HL itu.

“Saya nggak tahu Helena tuh siapa. Saya kalau teknisnya ini kan nggak terlalu detail. Tapi ada penggeledahan di situ. Ada penggeledahan, diceklis,” jelas dia.

Diketahui, penyidik telah melakukan rangkaian penggeledahan di beberapa tempat terkait kasus korupsi komoditi timah, yakni kantor PT QSE, PT SD, dan rumah tinggal HL di wilayah DKI Jakarta.

“Dari penggeledahan tersebut, tim penyidik berhasil melakukan penyitaan terhadap barang bukti elektronik, kumpulan dokumen terkait, serta uang tunai sebesar Rp10 miliar dan SGD 2 juta yang diduga kuat berhubungan atau merupakan hasil tindak kejahatan,” kata Kapuspenkum Kejagung Ketut Sumedana dalam keterangannya, Sabtu (9/3/2024).

Menurut Ketut, penggeledahan dan penyitaan itu dilakukan untuk menindaklanjuti kesesuaian hasil dari pemeriksaan para tersangka dan saksi, mengenai aliran dana yang diduga berasal dari beberapa perusahaan terkait dengan kegiatan tata niaga timah ilegal.

“Selanjutnya tim penyidik akan terus menggali fakta-fakta baru dari barang bukti tersebut guna membuat terang suatu tindak pidana yang tengah dilakukan penyidikan,” ungkap dia.